Selasa, 17 Maret 2020
DETIKBMI.COM - Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Lin San-quei dalam konferensi pers yang dirilis pada hari Selasa (17/03) mengatakan, bagi pekerja migran yang bepergian ke luar Taiwan untuk sementara waktu akan dilarang kembali ke Taiwan hingga pandemi virus corona asal Wuhan, China (COVID-19) mereda.
Ketentuan Iarangan masuk sementara bagi para pekerja migran ini adalah bagian dari Iangkahlangkah pencegahan terbaru terhadap penyebaran kasus-kasus impor wabah COVID-19 yang dirilis oleh pemerintah Taiwan yang diumumkan pada konferensi pers Pusat Komando Epidemi (CECC) Taiwan.
Mulai Kamis (19/03), bagi pekerja migran di Taiwan yang ingin bepergian ke luar negeri tidak akan Iagi diberi izin masuk kembali ke Taiwan oleh Badan Imigrasi Nasional (NIA) Taiwan, menurut Kementerian Tenaga Kerja (MOL) Taiwan.
Larangan itu akan dicabut begitu epidemi COVID19 mereda, kata MOL Taiwan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh media CNANews.
Adapun ketentuan yang mengizinkan sejumlah pekerja migran yang saat ini berada di luar negeri untuk memiliki izin masuk kembali ke Taiwan yakni dengan kewajiban melakukan karantina sendiri selama 14 hari jika mereka berasal dari negara yang berada dalam peringatan perjalanan Tingkat 3 yang ditetapkan oleh CECC Taiwan, kata pihak MOL Taiwan.
Sampai saat ini, CECC Taiwan telah mengeluarkan travel warning Level 3 untuk 99 negara dan wilayah, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand.
Bagi pekerja migran yang harus melakukan perjalanan yang dinilai mendesak atau urgent ke negara asal mereka selama wabah COVID-19, majikan mereka akan dapat mengajukan permohonan untuk pekerja migran tersebut masuk kembali ke Taiwan setelah epidemi COVID-19 mereda, kata MOL Taiwan.
Dalam kasus pekerja migran yang telah memesan tiket penerbangan untuk melakukan perjalanan ke negara asal mereka, MOL Taiwan akan memberikan kompensasi kepada mereka atas biaya penjadwalan ulang atau pembatalan yang terjadi, kata Lin pada konferensi pers tersebut.
Selain larangan masuk sementara, Lin juga mengumumkan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah Taiwan mengenai pekerja migran yang ada di negeri Formosa, yang semua bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Sebagai contoh, pihak majikan akan memiliki opsi untuk melakukan perpanjangan kontrak kerja selama tiga bulan jika pekerja migran yang mereka pekerjakan akan mencapai batas maksimum masa kerja di Taiwan dalam tiga bulan ke depan. katanya.
Saat ini, batas maksimum seorang pekerja migran dapat bekerja di Taiwan berdasarkan ketentuan hukum di Taiwan adalah selama 14 tahun untuk pekerja rumah tangga den 12 tahun untuk semua kategori pekerja migran Iainnya.
Lin mengatakan MOL Taiwan juga mendorong pengusaha untuk memperbarui kontrak pekerja migran yang sudah ada di Taiwan, daripada melakukan perekrutan dan pengiriman pekerja migran baru di tengah mewabahnya virus corona asal Wuhan, China.
Dia mengatakan jika pekerja migran bepergian dari negara-negara di bawah peringatan perjalanan Level 3, pekerja migran yang hendak masuk ke Taiwan harus menyerahkan formulir terlebih dahulu ke kementerian tenaga kerja, yang berisikan rincian dimana pekerja migran tersebut akan dikarantina selama 14 hari setelah tiba di Taiwan dan juga apa saja yang diperlukan dan bagaimana pekerja migran itu akan dikirim ke lokasi yang dituju dari bandara.
Seperti yang diketahui, pemerintah Taiwan bahkan telah menyiapkan taksi khusus penumpang yang hendak dikarantina yang disiagakan di bandara Taiwan.
Bagi siapa saja yang tidak dapat memberikan informasi itu kepada kementerian tenaga kerja akan mengakibatkan Iarangan masuknya pekerja migran tersebut ke Taiwan, kata Lin.
Kementerian tenaga kerja Taiwan juga telah menetapkan kebijakan baru yang mengatakan bahwa bagi pekerja migran yang diizinkan untuk memasuki Taiwan hanya melalui Bandara lnternasional Taoyuan atau Bandara lnternasional Kaohsiung, dimana mereka harus melapor ke Stasiun Layanan Pekerja Asing MOL Taiwan dan masing-masing akan diberikan enam masker bedah.
Menurut data MOL Taiwan, rata-rata terdapat sebanyak 624 pekerja migran yang memasuki wilayah Taiwan setiap harinya.
Dari jumlah tersebut, MOL Taiwan mengatakan bahwa sekitar 73 persen di antaranya adalah pekerja migran baru.
Sementara itu, Wakil Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Liu Shih-hao dalam konferensi pers yang digelar pada hari Selasa (17/03) mengatakan bahwa majikan di Taiwan memiliki hak untuk melarang pekerja migran mereka meninggalkan Taiwan selama pandemi COVID-19.
Di bawah kontrak kerja mereka, pekerja migran dan majikan memiliki kewajiban satu sama lain, yang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban primer dan sekunder, kata Liu.
Bagi majikan, kewajiban utama mereka terhadap pekerja migran yang mereka pekerjakan adalah membayar upah mereka.
Sementara kewajiban sekunder majikan mencakup upaya-upaya untuk memastikan keselamatan di tempat kerja dan mencegah kecelakaan terjadi bagi pekerja migran yang mereka pekerjakan, kata Liu.
Sedangkan kewajiban utama pekerja migran adalah menyediakan layanan kerja yang sesuai aturan kontrak kerja. Kewajiban sekunder pekerja migran termasuk tidak terlibat dalam perilaku yang dapat membahayakan majikan mereka, katanya.
Larangan perjalanan pada pekerja migran yang ada di Taiwan menurut Liu dapat dikenakan berdasarkan ketentuan kewajiban sekunder di kedua sisi.
Fakta bahwa para pengunjung yang tiba di Taiwan yang berasal dari 99 negara dan wilayah, termasuk seluruh Asia dan Eropa, yang ditentukan dalam peringatan Iarangan perjalanan level 3 dan diwajibkan untuk menjalani kantina mandiri selama 14 hari adalah "kewajiban sekunder yang harus diperhatikan para pekerja migran yang ada di Taiwan,“ kata Liu.
News Doc : TVBSnews