Kamis, 19 Desember 2019
DETIKBMI.COM - Otoritas Taiwan di kabarkan tengah akan melakukan dan persiapan untuk mengimpor sejumlah pekerja migran kelompok pertama yang akan ditempatkan seperti di sektor pertanian lokal. Dilansir dari (United Daily News) Jumat (20/12). Sekitar ada sebanyak tujuh pekerja migran yang sudah direkrut untuk bekerja di sektor bidang pertanian negeri Formosa Taiwan dilaporkan berasal dari Thailand, menurut laporan media lokal Taiwan pada hari Rabu (18/12).
Sedangkan tiga perusahaan lain yang juga bergerak di bidang pertanian lokal dikabarkan ingin pekerjakan pekerja migran yang sebelumnya sudah pernah bekerja di Taiwan meski bergerak di sektorlain.
Adapun tujuh warga negara Thailand kemungkinan akan menjadi pekerja migran di sektor pertanian Taiwan dalam kelompok pertama yang tiba di Taiwan di bawah program baru perekrutan tenaga kerja antara pemerintah ke pemerintah, kata para pejabat WDA Taiwan. Pada awal tahun 2019, pemerintah Taiwan memutuskan untuk mengizinkan impor pekerja migran asing untuk mengatasi masalah pelik kekurangan
tenaga kerja di sektor pertanian Taiwan.
Namun program itu belum dijalankan secara optimal karena adanya keraguan dari negara-negara pengekspor tenaga kerja asing. Namun sejauh ini, otoritas Taiwan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan impor tenaga kerja dengan pemerintah Thailand dan Filipina, laporan media United Daily News.
Sebanyak 14 pengusaha bisnis terkait sektor pertanian Taiwan telah mengajukan permohonan kepada pemerintah Taiwan untuk mempekerjakan pekerja migran dan enam dari mereka telah menerima izin untuk mengimpor sebanyak 45 pekerja migran yang ditempatkan di berbagai sektor pertanian negeri Formosa, menurut Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja (WDA) Taiwan.
Sementara otoritas Vietnam mengirim delegasi ke Taiwan pada tanggal 24 Desember mendatang untuk melihat prospek mengenai program ini. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang dicapai oleh otoritas Taiwan dengan pemerintah Republik Indonesia karena pemerintah RI mendesak pihak pengusaha atau majikan untuk membayar tiket penerbangan antara kedua negara, menurut WDA Taiwan.
Menanggapi seperti ini, otoritas Taiwan mengatakan pemerintah RI seharusnya tidak mengeluarkan tuntutan seperti itu tetapi memungkinkan pengusaha dan karyawan untuk membahas masalah ini dan mencapai kesepakatan sendiri.