Minggu, 19 Juli 2020
DETIKBMI.COM - Banyak dari jutaan Tenaga Kerja Indonesia( TKI) ilegal di Malaysia mengalami kesusahan di tengah endemi Covid- 19, sedangkan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dikira tidak membagikan bantuan optimal buat mereka.
Statment itu dibilang oleh Migrant Care, suatu LSM yang bergerak dalam permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam obrolan dengan ABC Indonesia pada Rabu( 15/ 7/ 2020), Alex Ong Perwakilan Migrant Care di Malaysia menyatakan, perekonomian di Malaysia tengah susah, walaupun saat ini pembatasan pergerakan orang di Malaysia telah dicabut menyusul situasi Covid- 19 yang teratasi.
"Banyak pekerja migran yang masih tidak bisa bekerja. Anak-anak, mereka yang sakit dan lansia adalah yang paling rentan," kata Alex.
"KBRI tidak begitu responsif terhadap kesusahan para warga Indonesia yang sedang menghadapi krisis," tambahnya.
Tidak dikenal benar berapa jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak mempunyai dokumen legal di" Negara Jiran/ Malaysia".
Tetapi nilai yang disetujui oleh Migrant Care serta KBRI Kuala Lumpur terdapat dekat 2, 5 juta- 3 juta orang, sedangkan pekerja migran sah dekat 1, 2 juta orang.
"Banyak yang kehilangan pekerjaan. Bantuan makanan sudah dihentikan. Banyak perusahaan yang tutup dan tidak memenuhi kewajiban membayar gaji sebelumnya," katanya.
" Banyak penginapan juga tutup serta pekerja migran di pabrik ini karenanya turut merasakan akhirnya." Alex mempersoalkan peranan KBRI Kuala Lumpur dalam menolong migran hadapi kesusahan dikala ini.
" Kedatangan pemerintah Indonesia di tengah darurat ini lebih bertabiat birokratis.
Layanan imigrasi online sempat dihentikan selama 52 hari, sehingga pekerja migran yang harus memperbarui dokumen mereka menghadapi masalah," katanya.
" KBRI nampak padat jadwal, mereka semacam rumah yang bergerak aktif tetapi tidak membuat banyak perkembangan buat mencegah pekerja migran," tambahnya.
Mempertanyakan Empati Perwakilan RI di Luar Negeri
Ketua Eksekutif Migrant Care di Jakarta, Wahyu Susilo, pula menyerukan supaya atensi lebih banyak diserahkan pada pekerja migran serta administratur Indonesia di luar negara membuktikan belas kasih pada mereka.
Pada ABC Indonesia Wahyu Susilo berkata, membagikan advokasi serta perlindungan pada pekerja migran sepatutnya jadi bagian tidak perpisahkan dari aktivitas kebijaksanaan para diplomat serta pekerja perwakilan Indonesia di luar negara.
" Janganlah kira kegiatan buat advokasi pekerja migran merupakan pekerjaan menerima sampah," tegasnya.
"Dan jangan pernah memandang rendah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pekerja migran sehingga memberi implikasi diskriminasi dengan memperlakukan mereka," kata Wahyu.
Tadinya beliau berterus terang" tensi saya meninggi" sehabis mendengar statment para perwakilan RI yang tidak mempunyai empati pada pekerja migran Indonesia di era pandemi Covid- 19 yang di informasikan dalam 2 webminar.
"Mereka cenderung selalu menyalahkan para pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen, sementara mereka tidak sadar bahwa semasa Covid-19 kantor perwakilan RI mengurangi durasi waktu layanan dokumen," tulisnya di akun Facebok miliknya.
Wahyu memperhitungkan kantor perwakilan RI yang sesungguhnya jadi permasalahan dalam keterlambatan pengurusan dokumen para pekerja migran.
Kondisi Menyedihkan Terutama Perempuan dan Anak-anak
Dari Migrant Care Malaysia, ABC Indonesia menerima sebagian foto yang membuktikan kondisi beberapa pekerja migran asal Indonesia, paling utama wanita, yang hidup dalam suasana memprihatinkan.
Pada ABC Indonesia, Yani asal Indonesia menggambarkan suaminya yang saat ini bekerja di Kuala Lumpur serta tidak mempunyai dokumen.
"Sekarang suami saya sebagai sopir truk muatan pasir setelah pindah dari bos yang sebelumnya," kata Yani.
"Itu pun dengan gaji yang belum tahu kejelasannya."
Yani berterus terang bila suaminya harus berhenti dari profesi sebelumnya karena tidak dapat membagikan keseluruhan dokumen pesan kesehatan yang dibutuhkan.
"Statusnya gelap karena usianya yang sudah 52 tahun, sehingga kesulitan membuat permit (izin) di sana," kata Yani.
"Dulu dia sudah pernah bikin permit, tiga kali menjalani prosedur di sana, tapi selalu gagal." tambahnya.
Kala ditanya apakah suaminya sempat dan telah mendapat bantuan dari KBRI Kuala Lumpur, Yani berkata suaminya belum menemukan bantuan apapun.
" Ia sempat memohon bantuan ke KBRI pertanyaan sembako. Sesungguhnya dari KBRI telah menginformasikan buat mengambilnya."
" Tetapi sebab waktu dan jarak tempuh yang tidak memunngkinkan buat mengambil hari itu, kesimpulannya bantuan itu tidak diambil," jelasnya pada ABC Indonesia.
KBRI Malaysia Sudah Memberikan Bantuan
KBRI Kuala Lumpur berkata pada ABC Indonesia bila mereka telah melaksanakan bermacam perihal buat menolong TKI yang tidak mempunyai dokumen itu.
Ketua fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Agung Cahaya Sumirat merinci sebagian perihal yang telah dicoba buat menolong masyarakat Indonesia sepanjang pandemi Covid- 19.
"Sejauh ini peran KBRI dalam membantu warga antara lain memberikan keringanan biaya rumah sakit bagi yang sakit, menampung perempuan WNI yang perlu perlindungan di shelter (penampungan)," kata Agung.
"Kita juga membantu kepulangan mereka yang selesai kasus, membantu mengurus masalah terkait hak tenaga kerja, membantu mediasi dengan agen dan majikan."
Agung juga berkata, KBRI Kuala Lumpur sudah menolong buat mengabari keluarga pekerja migran, memohon keringanan buat kompensasi imigrasi, dan memandu status kewarganegaraan untuk yang tidak mempunyai dokumen.
Buat bantuan makanan, Agung berterus terang bila KBRI Kuala Lumpur sepanjang ini telah mendistribusikan nyaris 140. 000 paket sembako pada warga yang membutuhkan.
"Untuk saat ini operasi dalam skala besar kita hentikan sementara karena situasi yang relatif membaik," tambahnya.
Sedangkan untuk pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia, Agung berkata KBRI Kuala Lumpur sudah menerbitkan Pesan Perjalanan Laksana Paspor( SPLP).
Agung berkata terdapat 1. 900 SPLP yang telah dikeluarkan KBRI Kuala Lumpur sepanjang pandemi virus corona.
"Bagi yang akan pulang, KBRI mengingatkan kalau sudah pulang ke Indonesia, akan sulit kembali bekerja di Malaysia, mengingat kebijakan pengetatan perbatasan Pemerintah Malaysia saat ini."
Source : Serambinews