Kamis, 16 Juli 2020
DETIKBMI.COM - Jakarta, BP2MI( 16/ 7)- Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menemui Menteri Hukum serta Hak dasar individu( Menkumham), Yasonna Laoly, di kantor Menkumham, Jakarta, Kamis( 16/ 7/ 2020).
Kepala BP2MI mengantarkan kalau sepanjang ini kegiatan serupa sudah terangkai bagus antara BP2MI dengan Kemenkumham, khususnya terkait sistem kepulangan Pekerja Migran Indonesia( PMI) sepanjang era pandemi Covid- 19.
"Terima kasih atas kerja sama dalam terintegrasinya SIMKIM milik Direktorat Imigrasi dengan SISKOTKLN milik BP2MI. Selanjutnya kami harapkan kerja sama lebih lanjut, juga dukungan dalam memberantas sindikasi penempatan PMI nonprosedural," ungkap Benny.
Pemberantasan sindikasi penempatan PMI nonprosedural ini ditegaskan Benny merupakan metode memerdekakan PMI sebagai masyarakat negara VVIP yang sudah mengamalkan remitansi untuk negara.
"Presiden sudah memerintahkan saya sebagai Kepala BP2MI untuk memberantas para sindikasi ini. Komitmen BP2MI dalam hal ini akan ditegaskan melalui pembentukan Satgas Pemberantasan Sindikasi Penempatan PMI Nonprosedural pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus nanti. Saya juga harapkan kerja sama dan dukungan dari Kemenkumham, terutama saat kerja di lapangan, karena kami tidak dapat bekerja sendiri," tambah Benny dikutip dari bp2mi.go.id
Benny mengantarkan, BP2MI hendak membuat kembali lounge khusus untuk PMI di Bandara Soekarno- Hatta buat mempermudah cara kepulangan sekalian pendataan PMI yang kembali ke Indonesia. BP2MI dalam perihal ini sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, serta sudah digagas pembuatan lounge ini di Terminal 3.
"Saat PMI pulang ke Indonesia, tentu perlu pengawalan. Lounge ini nantinya akan kita kontrol bersama, agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dulu," jelas Benny.
Terkait perlindungan PMI dengan membuat Satgas di lapangan, Menkumham, Yasonna Laoly melaporkan sedia mensupport gagasan itu.
"Saya siap mendukung pembentukan Satgas tersebut, dan sebagai saran, kalau bisa melalui Peraturan Presiden agar payung hukumnya lebih kuat dan dapat menjangkau seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait masalah PMI ini," ucap Yasonna.
Kepala BP2MI berambisi lewat pertemuan ini, bisa lebih memantapkan hubungan ikatan baik yang sudah terdapat antara BP2MI serta Kemenkumham.
"Mudah-mudahan koordinasi kita di lapangan semakin ketat, baik terkait bagian Imigrasi, maupun terkait integrasi data. Praktik-praktik penempatan PMI nonprosedural ini banyak macamnya, misalnya ada yang menggunakan visa umroh untuk berangkat ke luar negeri. Untuk itu kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar pelindungan PMI dapat kita kawal bersama, seperti pesan Presiden, dari ujung rambut sampai ujung kaki," tutup Benny dikutip dari bp2mi.go.id
Benny serta Luhut berjumpa di kantor Departemen Koordinator Kemaritiman serta Pemodalan, Jakarta Pusat, hari ini.
Sementara itu, Luhut mengantarkan PMI mempunyai kemampuan beramal remitansi yang besar, alhasil ia mensupport konsep satgas itu.
Buat segera menciptakan perihal itu, Luhut langsung menginstruksikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengkoordinasikan dengan Departemen Ketenagakerjaan serta BP2MI buat memaksimalkan informasi PMI alhasil bisa tingkatkan remintansi PMI.
Source : bp2mi.go.id